Masalah Mendasar di Balik Tujuan Pembangunan Milenium

Indonesia, salah satu dari 189 negara anggota PBB yang menyepakati Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau Millennium Development Goals (MDGs). Ditengarai, dalam mengimplementasikan TPM tersebut di Indonesia masih terdapat tantangan. “Masih sulit dicapai,” demikian benang merah yang terekam dalam Diskusi Publik Mengentaskan Kemiskinan Dalam Rangka Percepatan Pencapaian MDGs yang diselenggarakan LSM Bali Sruti bersama para mitra kerjanya, di RRI Denpasar, Rabu (23/3).

Tampil sebagai pembicara pertama, anggota DPR Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., MDE, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Bali Drs. I Nyoman Wenten, Agung Wasono Peneliti dari Kemitraan, dan Andriana Venny penulis buku Memberantas Kemiskinan dari Parlemen. Delapan butir TPM yang tertuang dalam resolusi Majelis Umum PBB tahun 2000 itu, meliputi 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Mengapa di Indonesia TPM sulit dicapai? Terungkap dalam diskusi, APBN maupun APBD belum mendukung sasaran TPM secara terarah. Volume APBN 2011 naik 400% dibandingkan tahun 2004, ujar Eva Kusuma Sundari, tetapi untuk apa saja kenaikan anggaran itu? Kenyataannya kita masih menghadapi masalah pokok yang membelit rakyat banyak misalnya di sektor pendidikan dan kesehatan, selain kemiskinan. Persoalannya bukannya teratasi, malah ada yang bertambah parah. Kalau toh secara kuantitatif dilaporkan mulai teratasi, keberhasilan itu tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan untuk itu. “Persoalannya, APBN belum memihak kepentingan rakyat banyak dan kurang terintegrasi dalam implementasinya,” ujar Eva.


Apa peran DPR sebelum menetapkan RAPBN itu menjadi undang-undang? Anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan, dalam kenyataannya DPR memiliki waktu terbatas dalam mengkaji RAPBN yang disodorkan pemerintah sampai saat pengesahannya. Akibatnya, wajah APBN tergantung pada politik anggaran yang dimiliki eksekutif. “Parlemen belum mampu mengubah politik anggaran eksekutif yang belum memihak kepentingan rakyat banyak itu,” katanya.

Hal itu juga terjadi di daerah-daerah. Ada daerah yang mampu menekan angka kematian ibu dan anak secara signifikan. Ada kepala daerah yang “berani” membuat kebijakan agar dokter spesialis tersebar sampai ke pelosok di daerahnya. Ada daerah yang mampu mengarahkan penggunaan anggarannya sehingga pemeriksaan dan pengobatan di puskesmas benar-benar gratis. Menurut Eva, Kabupaten Bantul, misalnya, “berani” menganggarkan Rp 17 miliar untuk pos kesehatan dengan arah penggunaannya masuk akal, efektif, dan produktif. Setelah ditelusuri, keberanian-keberanian semacam itu muncul tergantung kepemimpinan kepala daerahnya. Juga, tergantung visi dan misi kepala daerah dalam mengarahkan APBD-nya untuk memihak kepentingan rakyat banyak dalam bingkai politik anggaran yang efisien, efektif, dan produktif.

Logikanya, TPM tidak bakal tercapai jika tidak didukung politik anggaran yang memihak kepentingan rakyat banyak dan kepemimpinan kepala pemerintahan yang kreatif dan inovatif. Inilah sebagian masalah bangsa Indonesia sekarang ini. Sayang, kedua masalah sumber daya manusia yang bergelayut dalam diri kepala pemeritahan itu tidak termasuk dalam 8 butir TPM.

Logikanya pula, jika diinginkan TPM tercapai, harus ada upaya mengkaji ulang, misalnya tentang sistem pemilihan kepala pemerintahan, agar lahir kepala pemerintahan yang lebih dijamin kualitas kepemimpinannya dan memiliki politik anggaran yang memihak kepentingan rakyat banyak dan mendukung TPM.

Pihak DPR dan DPRD pun jangan berkilah berada dalam posisi tiada waktu yang cukup untuk mengkaji RAPBN dan RAPBD. DPR maupun DPRD harus sejak jauh hari juga memiliki konsep tentang politik anggaran yang memihak kepentingan rakyat banyak dan yang terarah penggunaannya; tidak baru mencari-carinya setelah RAPBD dan RAPBN disodorkan pemerintah eksekutif di meja kerjanya. Tetapkan mekanisme agar sejak dalam proses penyusunan konsep RAPBN dan RAPBD di tangan eksekutif, pemikiran DPR dan DPRD itu turut mewarnai dasar pertimbangan pihak eksekutif. Kelemahan politik anggaran eksekutif harus dipatahkan dan diimbangi politik anggaran legislatif yang benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai terjadi sebagaimana judul kumpulan tulisan Glan Iswara, “kong kali kong”.

Ada masalah mendasar lain bangsa ini yang kurang diperhitungkan dalam mengimplementasikan 8 butir TPM, yakni masalah kependudukan. Masalah ini pun tidak masuk dalam butir TPM. Kita memahami, 8 butir TPM merupakan kristalisasi permasalahan seluruh negara yang menyepakati TPM. Namun, perlu disadari tiap negara tetap memiliki masalah mendasar yang spesifik. Banyak negara yang menempatkan masalah kependudukan bukan masalah mendasar bangsanya saat ini. Walaupun sumber daya alamnya tidak sekaya Indonesia, tetapi bisa memakmurkan kehidupan rakyatnya, karena masalah kependudukan, kuantitatif maupun kualitatif, tidak menjadi persoalan besar lagi.

Di Indonesia, masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tak bakal teratasi secara tuntas, pencapaian TPM pun akan berjalan tambal-sulam, jika masalah kependudukan tidak diatasi lebih serius secara nasional. Solusinya, ada komitmen tinggi dalam diri kepala pemerintahan di pusat dalam menanggulangi masalah kependudukan secara konseptual, bertahap dan berkesinambungan. Jika perlu, tambah kementerian kependudukan di kabinet, bukan hanya lembaga BKKBN. Masalah kependudukan, kuantitatif maupun kualitatif, bukan hanya masalah yang terkait keluarga berencana.

Seorang teman yang suka mistik mengatakan, di Indonesia ada penyebab lain mengapa masalah kemiskinan tidak segera teratasi. Sebab, yang dientaskan ’kemiskinan’. Hasilnya, kemiskinan di suatu daerah diatasi, tetapi berpindah ke daerah lain. Ini sesuai dengan makna kata mengentas, ’mengangkat dari suatu tempat ke tempat lain’. Mengapa yang dientaskan bukan ’rakyat miskin’, pengentasan rakyat dari kubang kemiskinan, dalam pengertian ’memperbaiki/menjadikan, mengangkat nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik’?

Ditulis oleh: Widminarko, Koran Tokoh

Selengkapnya...

Bedah Buku ”Memberantas Kemiskinan dari Parlemen" di DPRD DIY

Bertempat di Gedung DPRD Yogyakarta, 30 Juli 2011, Konsorsium Kepemimpinan Perempuan dan MDGs bekerjasama dengan Persatuan Perempuan Merah Putih Kabupaten Bantul menggelarbedah buku “Memberantas Kemiskinan dari Parlemen.” Buku terbitan Kemitraan berisi lesson learned dan problem yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam implementasi program MDGs disertai dengan contoh pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

Ada tiga pembicara yang hadir dalam bedah buku ini yaitu Agung Wasono (penyunting buku), Latifah Iskandar (Anggota DPR RI Periode 2004-2009) dan Yoeke Indra Agung Laksana (DPRD DIY). Sedangkan moderator adalah Dyna Herlina S (Dosen/Peneliti Pusat Studi Wanita UNY). Dalam paparannya, Ibu Latifah DIY masih merupakan wilayah yang miskin meskipun akses pendidikan dan kesehatannya sudah baik.

Paradoks ini merupakan agenda yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Melalui kesepakatan MDGs sebenarnya seluruh aktor utama yaitu pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, pemuda, komunitas global, seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 2015.


Penyunting buku, Agung Wasono menyampaikan beberapa fakta mencengangkan seperti jumlah penduduk Indonesia yang terus melambung. Jumlah penduduk saat ini (2011) adalah jumlah yang sebenarnya diperkirakan akan tercapai pada 2015. Dapat dibayangkan dampak dari fenomena tersebut. Fakta lain, pemerintah Indonesia telah menyepakati pencapaian MDGs namun hingga saat ini linkage program antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

Dalam sesi tanya jawab, Pak Yoeke mendapatkan banyak pertanyaan dari peserta bedah buku. Pertanyaan menyangkut kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan. Menanggapi hal ini, Pak Yoeke menyebutkan bahwa beberapa indikator untuk menunjuk angka kemiskinan memang jadi sangat memberatkan DIY. “Salah satu contohnya adalah, kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh belanja modal. Padahal kondisi infrastruktur di DIY sudah baik, jadi pemerintah jarang melakukan belanja modal besar-besaran, akibatnya kita (DIY) dikategorikan tidak maju.” Namun itu bukan menjadi alasan bagi DPRD untuk melakukan advokasi anggaran yang berpihak pada pemberantasan kemiskinan.

Oleh karena itu partai politik diharapkan lebih proaktif melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Agar masyarakat menilai dampak keberhasilan kinerja pemerintah yang berjangka panjang bukan terjebak pada janji-janji instan saja.

Sumber: http://perempuanpolitik.com/

Selengkapnya...

Hari Perempuan se-Dunia, KDRT dan Trafficking Masih Tinggi

Narasumber, Agung Wasono (Kemitraan), Moderator Suhendro Boroma (Dirut Manado Post), Andi Timo Pangerang (DPR RI), dan Adriana Venny (Penulis Buku)

MANADO – Memperingati Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2011, Swara Parangpuan Sulut bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah (Partnership), melaksanakan seminar Bedah Buku yang berjudul, “Memberantas Kemiskinan dari Parlemen” (Manual MDGs untuk Anggota Parlemen di Pusat dan Daerah).

Seminar dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, dengan nara sumber Adriana Venny sebagai penulis buku, Andi Maitimu, Ketua Kaukus Perempuan DPR-RI dan Agung Wasono dari pihak kemitraan. Acara dipandu Suhendro Boroma, dan dihadiri anggota DPRD perempuan se-Sulut serta utusan organisasi perempuan.

Berbagai persoalan terangkat terkait persoalan perempuan seperti kekerasan rumah-tangga dan perdagangan perempuan seperti yang disuarakan salah-satu peserta, Ibu Agnes.
“Kasus trafficking di Sulut salah-satu tertinggi di Indonesia. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan kurang pengetahuan serta moral,” ujar Ibu Agnes.

Penyebab lain menurut Ibu Agnes, peran legislator perempuan di parlemen yang kurang tajam menyelami masalah KDRT dan trafficking, serta lemahnya penerapan perda terkait perempuan.

Pernyataan ini dibenarkan narasumber Agung Wasono, menurutnya, human trafficking merupakan kasus yang sulit dibongkar karena dilakukan secara tersembunyi . Sementara kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah kaum perempuan disebabkan kebanyakan perempuan Indonesia tidak memiliki economic freedom (kemerdekaan ekonomi).

“Jadi perempuan selalu dalam posisi sulit, di satu sisi dia (perempuan) yang menjadi korban kekerasan suami ingin melapor kepada polisi, tapi di satu sisi dirinya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengurusi anak-anak jika suaminya dipenjara. Salah-satu cara mengatasi KDRT, perempuan harus memiliki kemerdekaan ekonomi melalui pekerjaan,” ujar Wasono.

Ditambahkan Andi dari Kaukus Perempuan DPR-RI, untuk mengatasi kejahatan perdagangan perempuan, perlu keseriusan pemerintah dalam hal alokasi anggaran bagi badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di setiap daerah.

“Teman-teman di DPRD bisa mendorong pengalokasian anggaran yang memadai bagi organisasi atau badan perberdayaan perempuan,” tukas anggota Komisi XI DPR-RI ini. (jry)

http://beritamanado.com/2011/03/08/seminar-bedah-buku/

Selengkapnya...

Kredit Bidang Pertanian di Aceh Kurang Dari 3%

Gambar: Mantan Sekretaris Presiden RI dan Sekjen Komunitas Indonesia untuk Demokrasi /KID Ratih Hardjono (dua kanan), Sosioloq dan Cendikiawan Muslim Aceh Prof.Dr.Yusni Saby (kanan) dan pakar ekonomi Aceh Dr.Nazamuddin (kiri) mendengarkan paparan peserta dalam seminar refleksi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik pasca 5 tahun perdamaian dan tantangan demokrasi Aceh kedepan di Lhokseumawe, Propinsi Aceh, Rabu (29/12). Kegiatan tersebut merupakan salah satu program Sekolah Demokrasi di Lhokseumawe Aceh Utara yang diselenggarakan oleh LSM Sepakat dan KID atas dukungan Partnership for Governance Reform (Kemitraan).

Dalam acara seminar Launching Sekolah Demokrasi bertemakan "Refleksi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik pasca 5 tahun perdamaian dan tantangan demokrasi di Aceh" yang diselenggarakan oleh LSM Sepakat di Lhokseumawe, Aceh Utara dan disupport oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Partnership for Governance Reform (Kemitraan) di Hotel Lido Lhokseumawe, DR. Nazamuddin Pakar Ekonomi Aceh menyebutkan bahwa salah satu problem pembangunan ekonomi di Aceh adalah kucuran dan serapan kredit untuk bidang pertanian yang sangat minim.

"Kredit di bidang pertanian kurang dari 3%, padahal bidang ini menyumbang lebih dari 46% PDRB di Aceh" ungkapnya. Nazamuddin menambahkan bahwa kredit konsumsi yang lebih banyak dari kredit yang produktif / investasi juga menjadi problem ekonomi di Aceh.

Ketergantungan Aceh kepada Medan untuk pengolahan hasil pertanian juga menjadi persoalan yang sudah bertahun-tahun dihadapi Aceh. Saat ini Aceh surplus beras, namun Aceh masih tetap membeli beras jadi dari Medan karena Aceh tidak mempunyai fasilitas produksi yang memadai.

Sekolah Demokrasi yang didirikan di Aceh Utara ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi problem-problem demokrasi yang dihadapi Aceh dengan kurikulum-kurikulum yang dikembangkan. Agung Wasono dari Kemitraan menjelaskan bahwa Sekolah Demokrasi di Aceh Utara ini adalah yang ke 7 setelah sebelumnya didirikan di Jawa Timur, NTT, Sulsel, Banten, Sumsel, dan Kalbar. Setelah di Aceh Utara kita akan launching Sekolah Demokrasi di Timika Papua bulan Januari 2011.

Agung menambahkan bahwa Sekolah Demokrasi tidak hanya membahas persoalan demokrasi prosedural namun lebih fokus pada upaya membangun demokrasi yang lebih substantif, sehingga kurikulum yang dikembangkan juga mengarah ke hal tersebut. Beberapa kurikulum yang diajarkan antara lain: sistem politik pemerintahan, gerakan sosial, demokrasi dan bisnis, legislasi daerah, kebijakan publik, HAM dan demokrasi, akuntabilitas sosial, literasi ekonomi, dan peran negara.

Selengkapnya...

Perempuan Sulit Jadi Calon Tanpa Relasi

Jakarta (ANTARA) - Pengurus DPP Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengatakan, perempuan sulit maju dalam pilkada sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, apabila tidak memiliki relasi politik yang melibatkan keluarga sebagai pengurus partai.

"Faktanya tanpa relasi ini sulit bagi calon perempuan untuk maju dalam pilkada. Kalau dia (perempuan) bukan bagian dari struktur partai atau berkorelasi maka akan sulit," katanya di Jakarta, Selasa.

Kondisi ini sangat disayangkan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebagian calon kepala daerah perempuan memiliki akses untuk maju karena adanya keluarga yang merupakan politisi partai atau memiliki posisi penting di partai, jelasnya.

"Sosial kapital adalah modal awal bagi perempuan untuk dapat mencalonkan diri," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Hasil kajian yang dilakukan Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga bersama dengan Kemitraan dan Kemitraan Australia Indonesia tentang kandidasi perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, menunjukkan sejumlah calon perempuan maju dalam pilkada karena memiliki hubungan dengan pengurus partai.

Ketua Peneliti dari Departemen Ilmu Politik FISIP Unair, Dwi Windyastuti dalam paparannya menjelaskan akses perempuan di arena pencalonan melalui terobosan keluarga sebagai pengurus partai, memang cara yang memungkinkan munculnya calon perempuan dalam pilkada.

Melalui cara ini, perempuan mampu menembus kekuatan parpol yang umumnya didominasi oleh kaum lelaki, jelasnya. Selain itu, seorang perempuan mau mencalonkan diri dalam pilkada, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, dipengaruhi banyak faktor di antaranya adalah dorongan keluarga dan upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga.

Beberapa kandidat kepala daerah perempuan pada mulanya tidak memiliki niat untuk mengikuti pilkada, tetapi karena adanya dorongan dari keluarga atau orang terdekat menyebabkan kandidat akhirnya maju. Artinya, calon perempuan tersebut tidak merencanakan sendiri pencalonannya dan lebih didominasi oleh dorongan orang lain.

Selain itu, tampilnya perempuan yang berstatus istri atau anak pejabat di sejumlah pilkada menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan.

"Maraknya politik keluarga ini justru akan mereduksi proses demokratisasi di partai politik," kata Dwi.

http://id.news.yahoo.com/antr/20110118/tpl-andi-perempuan-sulit-jadi-calon-tanp-cc08abe.html

Selengkapnya...